JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Hari Wibowo, menjelaskan alasan mengapa pemerintah saat ini harus menerapkan pemangkasan anggaran.
Menurut Drajad, program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan perumahan perlu biaya yang besar.
Di sisi lain, jika pemerintah menjalankan kegiatan seperti biasa, maka kondisi keuangan negara bakal mengalami kesulitan karena pemasukan terbatas.
“Ya jadi begini kan, untuk makan bergizi gratis, pembangunan perumahan itu kan perlu dana besar. Sementara kalau kita business as usual, itu ya akan kesulitan. Karena kan penerimaan negara sekarang agak terbatas, apalagi Coretax kan masih belum lancar ya,” ujar Drajad dalam program “Sapa Indonesia Malam” Kompas TV yang disiarkan Rabu (5/2/2025).
Baca juga: Kemenko Perekonomian Pangkas Anggaran, Penerangan Gedung Jadi Remang-remang
“Jadi mau tidak mau ya, kita harus melakukan efisiensi, realokasi anggaran dari hal-hal yang kira-kira efek multipliernya agak kurang, kita pindah ke yang efek multipliernya lebih tinggi,” katanya.
Meski demikian, menurut dia, Presiden Prabowo tetap menekankan agar biaya perjalanan dinas tidak semuanya dipotong. Melainkan, total anggaran perjalanan dinas dikurangi sebagian.
“Karena kita juga mengetahui bahwa perjalanan dinas maupun berbagai kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) itu tetap diperlukan dalam konteks pengawasan anggaran. Dan juga mereka mempunyai efek multiplier terhadap hotel, terhadap industri MICE, terhadap para perajin yang memberikan suvenir,” paparnya.
“Ya kalau misalkan ada rapat di Bali, misalkan itu kan tertolong. Jadi kita berusaha menyeimbangkan antara realokasi untuk membiayai program prioritas seperti MBG dan juga agar tidak terlalu besar dampaknya terhadap sektor lain seperti sektor pariwisata, kemudian juga transportasi seperti Garuda. Karena kan perjalanan dinas kebanyakan pakai Garuda, agar tidak terlalu besar dampaknya,” lanjut Drajad.
Baca juga: Anggaran Dipotong, PNS BKN Dibolehkan Ngantor Cuma 3 Hari
Sehingga secara garis besar, dalam kebijakan efisiensi anggaran kali ini, hal-hal yang krusial tetap boleh dilakukan. Namun, yang sekiranya masih bisa ditunda diminta sebaiknya dihapus.
“Jadi memang ini adalah langkah penyeimbangan-lah. Kalau seremonial kan bisa di-cut, tapi ada perjalanan-perjalanan yang sifatnya monev, misalnya pembangunan jalan, kalau tidak ada monev kan nanti bisa berantakan. Dan juga misalkan pengawasan lingkungan hidup, kalau tidak ada monev yang tidak mungkin,” ungkap Drajad.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun. Pemangkasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun. Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.
Meski demikian, rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Kemenperin Hemat Pemakaian Air hingga Perjalanan Dinas
