Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, kebijakan efisiensi anggaran di setiap Kementerian/Lembaga tidak akan memberikan dampak bagi perekonomian.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, namun lebih menekankan pada pengalihan belanja untuk kebutuhan prioritas.
“Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik,” ujar Sri Mulyani, Jumat (14/2/2025).
Lebih lanjut, pemerintah akan memantau (dampak) pelaksanaan efisiensi anggaran di setiap Kementerian dan Lembaga, terutama berkaitan dengan kecepatan dalam melaksanakan belanja negara.
“Kami terus melakukan monitoring dari langkah-langkah ini. Terutama dari kecepatan untuk melakukan (akselerasi) belanja. Namun spirit membangun efisiensi dari birokrasi akan tetap dipertahankan,” tegasnya.
Efisiensi anggaran sudah dituangkan dalam surat Menteri Keuangan dengan nomor S-37/MK.02/2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp 306,69 triliun, dimana sebanyak Rp256,1 triliun disumbang dari efisiensi K/L.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Tunggu Perpres
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Tunggu Perpres
