Jakarta, IDN Times – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirat alias Ara mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan untuk membahas likuiditas perbankan Tanah Air dalam pendanaan perumahan untuk rakyat.
Pertemuan akan digelar besok, Selasa (11/2/2025) dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara).
“Besok kami akan bertemu dengan Pak Erick, Danantara, dirut perbankan, utamanya dari Himbara, untuk mencari solusi pembiayaan ini seperti apa,” kata Ara usai rapat koordinasi di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Swasta Bakal Bangun 123 Ribu Rumah di Lahan Perumnas-KAI
Baca Juga: Swasta Bakal Bangun 123 Ribu Rumah di Lahan Perumnas-KAI
1. Ara minta pendanaan yang bersaing
Ara meminta pertemuan besok bisa menghasilkan pemikiran terkait pendanaan untuk sektor perumahan yang bersaing.
“Nanti Pak Erick bisa juga memimpin. Kalau boleh nanti ada format pemikiran dari BUMN tentunya, dari segi likuiditas ini bagaimana? Tentu harus legal, tentu juga bagaimana bisa bersaing dananya, dan bisa menggerakkan sektor perumahan,” tutur Ara.
2. Demi capai target pertumbuhan ekonomi 8 persen
Ara mengatakan, upaya itu dilakukan demi mendorong pertumbuhan sektor perumahan. Dia mengatakan, sektor perumahan melibatkan banyak industri, yang jika digerakkan maka bisa berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Banyak sekali kaitannya dengan mungkin ratusan industri. Mulai dari semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, almunium, baja ringan, dan sebagainya. Jadi kalau ini didorong saya yakin akan memberikan konstribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan,” ucap Ara.
Baca Juga: RUU BUMN Disahkan, Ini Arahan Prabowo ke Erick soal Danantara
Baca Juga: RUU BUMN Disahkan, Ini Arahan Prabowo ke Erick soal Danantara
3. Pemerintah ajak swasta bangun rumah di atas lahan BUMN
Dalam kesempatan yang sama, Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir juga mengumumkan kerja sama antara pengembang atau developer swasta dengan BUMN terkait program 3 juta rumah per tahun. BUMN akan menyediakan 792 hektare (ha) lahan milik Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan 123 ribu unit hunian.
Erick mengatakan kerja sama antara BUMN dan pelaku swasta itu akan dituangkan dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) atau kerja sama operasi (KSO). Adapun hunian yang dibangun mencakup hunian subsidi dan komersial.
“Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan. Karena tadi kuncinya disampaikan Pak Ara, pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi sangat penting,” kata Erick.
Hunian tersebut sebagian besar dibangun di lahan Perumnas, kemudian sisanya KAI. Letaknya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur; Stasiun Cisayur, Kabupaten Tangerang; Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan; Jonggol, Kabupaten Bogor; Klender, Jakarta Timur.
Untuk di Klender, akan dilakukan revitalisasi rumah susun (rusun), di Jonggol akan dibangun rumah tapak, dan di stasiun akan dibangun hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD).
Baca Juga: Menteri PKP Ajak Gubernur BI Kumpul Bahas Persoalan Perumahan
Baca Juga: Menteri PKP Ajak Gubernur BI Kumpul Bahas Persoalan Perumahan
