BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencabut izin pengusaha truk tambang yang melanggar aturan operasional di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Langkah ini diambil menyusul tingginya angka kecelakaan yang telah merenggut 194 nyawa dalam enam tahun terakhir.
“Jadi tindakannya satu, saya sudah memberikan saran, pokoknya pengusaha yang truknya melanggar, cabut izinnya,” kata Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, usai rapat khusus bersama Kapolres Bogor dan Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto, di Sentul, Rabu (12/2/2025).
Baca juga: 194 Nyawa Melayang di Jalur Neraka Parung Panjang, Dedi Mulyadi: Keluarga Korban Akan Kami Beri Kompensasi
Selain penindakan terhadap truk tambang nakal, Dedi juga memastikan tambang ilegal akan ditutup oleh pihak kepolisian.
“Kalau tambang tutup, Pak Kapolres yang menangani. Tambang ilegal tanyain ke beliau, pasti ditutup,” ujarnya.
Dedi menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga akan memberikan kompensasi bagi keluarga korban kecelakaan akibat kelalaian pengelolaan jalan dan operasional kendaraan bertonase tinggi.
“Untuk warga yang mendapat musibah meninggal karena kelalaian dalam pengelolaan jalan, kami akan berikan kompensasi uang duka bagi keluarga, walaupun terlambat,” katanya.
Baca juga: Parung Panjang Rawan Kecelakaan, Dedi Mulyadi Akan Bangun Tol Khusus Truk Tambang
Pemprov Jabar menghitung jumlah korban dalam enam tahun terakhir dan menjanjikan santunan Rp 50-100 juta per orang yang meninggal.
Ia memastikan permasalahan ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun dengan langkah strategis, termasuk perbaikan infrastruktur dan pengetatan regulasi operasional truk tambang.
Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan
